Atas Nama Kepentingan

Diposting pada September 18, 2008 | Awan: Care and Share | oleh : sunu wibirama.

Heran. Di balik tragedi Pasuruan, masih saja ada orang-orang yang menyempatkan diri untuk membuat pengumuman-pengumuman tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Ada yang memperdebatkan angka kemiskinan versi pemerintah dan lebih percaya dengan data dari bank dunia. Ada juga yang ribut memperdebatkan pihak yang patut disalahkan dari tragedi Pasuruan. Ada juga yang langsung mengeluarkan jurus-jurus aman untuk mengeluarkan zakat.

Beberapa media massa internasional menyoroti tragedi ini dan seperti biasa, mengolok-olok negara ini karena tidak terlalu peduli dengan para pembayar pajaknya. Padahal, mereka yang antri di Pasuruan tak lepas dari kewajiban dan tanggungan membayar pajak negara. Lalu, di mana timbal balik pemerintah atas hal ini?

Membicarakan angka kemiskinan sesungguhnya sangat menyedihkan. Kita tidak boleh berbangga diri dengan menyebut secara lantang, “Angka kemiskinan sekian-sekian….itu berarti kita sudah sedikit lebih sejahtera dari pemerintahan sebelumnya”, atau justru sebaliknya “Pemerintah yang sekarang harus memperbaiki angka kemiskinan karena tidak sesuai dengan perhitungan bank dunia”. Orang-orang aneh ini berpikir tak lebih dan tak bukan karena planning 2009. Planning kekuasaan yang menjadi roadmap mereka sudah mengisi otak bawah sadar mereka, sehingga peristiwa apapun menjadi komoditas politik yang baik. Ada juga yang berkata, “Contohlah pembagian BLT, tidak terjadi kerusuhan bukan?” Sungguh konyol. BLT yang jelas-jelas bukan solusi pengentasan kemiskinan dijadikan tolok ukur. Malu. Malu benar jadi orang Indonesia. Malu benar tiap tahun mengekspor manusia ke negeri orang tapi bukan untuk menjadi tenaga ahli di negeri orang. Malu benar tiap hari berita pesimisme muncul di berbagai media massa.

Untuk satu kepentingan, beberapa gelintir orang di negeri ini memutus urat malu mereka dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan aneh menjelang Pemilu 2009. Tak lebih baik dari rekan-rekan yang bekerja tanpa bicara di berbagai lembaga amil zakat. Zakat adalah permasalahan manajemen. Pemerintahlah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Bisa saja pemerintah menggandeng lembaga amil zakat dan LSM-LSM non pemerintah. Namun key person tetap saja adalah pemerintah. Malaysia sudah menerapkan hal ini. Anehnya lagi, mereka belajar ilmu ekonomi syari’ah di negeri kita. Jika mau jujur, pemerintah bisa saja mengelola potensi zakat di negeri ini, tentu dengan menggantikan pajak dengan zakat. Jika mau jujur, bisa saja pengelolaan zakat ini tidak rusuh. Dan ini bukan tanggung jawab siapapun, selain pemerintah. Regulasi adalah wewenang pemerintah dan menerima hak setelah membayarkan kewajiban adalah apa yang seharusnya dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Siapa yang berminat untuk jadi Presiden ? Dia harus berpikir 1001 kali untuk bersiap-siap mendengarkan umpatan dan keluh-kesah masyarakat kita saat ini.

Wallahu a’lam

Berbagi dan Peduli: